Presiden Prabowo Subianto menunggu bukti penting dari Kementerian Dalam Negeri yang dapat mengubah kembali sengketa wilayah Aceh dan Sumatera Utara, tetapi apa yang akan diungkapkannya?
Cakupan korupsi E-KTP semakin terungkap saat KPK meminta pernyataan Direktur Kementerian Dalam Negeri; apa implikasinya bagi pemerintahan dan kepercayaan publik?